KATALOG PERBUSTAKAAN IPKEMINDO
I. STANDAR BIMKEMAS
3. STANDAR REGISTRASI LPAS
4. STANDAR APLIKASI DATABASE ABH & KLIEN PEMASYARAKATAN
5. STANDAR ASESSMENT RISIKO DAN KEBUTUHAN ANAK
6. STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
7. STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
8. PEDOMAN PERLAKUAN ANAK DI BAPAS LPAS DAN LPKA
8.a. BAPAS
8.b. LPAS
8.c. LPKA
9. STANDAR PENDAMPINGAN PROSES PERADILAN, PENDAMPINGAN DIVERSI DAN MEDIASI
10. STANDAR BIMBINGAN KLIEN ANAK
11. STANDAR BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN ANAK
12. STANDAR BIMBINGAN KLIEN DEWASA
13. STANDAR BIMBINGAN KEMANDIRIAN KLIEN DEWASA
14. Pedoman Umum Pengawasan dan Penindakan Klien Pemasyarakatan
15. Modul Bimbingan Teknis Standar Bimbingan Klien Pemasyarakatan
16. PEDOMAN UMUM PEMBIMBINGAN KLIEN TERORIS
16.a. KEPDIRJEN PEDUM TERORIS
16.b. PEDUM TERORIS
II. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN LAINNYA
1. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KINERJA BALAI PEMASYARAKATAN
2. SURAT EDARAN DAN FORMAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN
2.a. FORMAT LITMAS
2.a.1. FORMAT LITMAS ASIMILASI
2.a.2. FORMAT LITMAS DIVERSI
2.a.3. FORMAT LITMAS PEMBINAAN AWAL
2.a.3. FORMAT LITMAS REINTEGRASI
2.b. SURAT EDARAN
1. SURAT EDARAN NOMOR PAS6.PK.01.05.02 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN
2. SURAT EDARAN NOMOR PAS6.PK.01.05.02-573 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN REKOMENDASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN
3. SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM RANGKA PERESMIAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DAN LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS)
4. RENCANA PEMBANGUNAN BAPAS, LPKA dan LPAS Tahun 2015-2019
4.a. lampiran 1
4.b. lampiran 2
4.c. lampiran 3
4.d. lampiran 4
4.e. lampiran 5
5. KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
Nota Kesepahaman Kemenkumham dengan Kemendikbud tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Bapas LPKA LPAS Rutan dan Lapas
6. Petunjuk Teknis Layanan Pasacarehabilitasi di Bapas_Ditjen Pas dan BNN
7. KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENELITIAN KEMASYARAKATAN
7.a. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.PAS.PK.01.05.10-96 tentang Optimalisasi Pk dan PPK
7.b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS-163.PK.05.02 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kinerja Bapas
7.c. Surat Edaran Direktur Bimkemas dan Pengentasan Anak No.PAS6.Pk.01.05-135 tentang Prosedur dan Mekanisme Pos Bapas
– prosedur dan mekanisme1
– prosedur dan mekanisme2
– prosedur dan mekanisme3
– prosedur dan mekanisme4
8. MODUL PENYULUHAN PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
8.a. Halaman Cover
8.b. Kepdirjen ttg Modul Abh
8.c. Sambutan Dirjen
8.d. Sambutan Dir Bimkemas dan PA
8.e. halaman hak cipta
8.f. daftar isi
8.g. MODUL I GAMBARAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN Dengan Hukum
8.h. Modul II Penanganan ABH di Bapas
8.i. Modul III Penanganan ABH dalam LPAS LPKA Rutan Lapas
8.j. Daftar Pustaka
9. SE DIRJEN PEMASYARAKATAN TTG TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KINERJA BAPAS
10. SE TERTIB ADMINISTRASI PELAPORAN TAHANAN DAN NARAPIDANA ANAK
11. STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A, PROGRAM PAKET B, PROGRAM PAKET C
11.a. Halaman Cover Standar Penyelenggaraan
11.b. Kata pengantar Dirjen Pemasyarakatan
11.c. edit Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (1 W) – Ibis Serpong 17 se
12. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGENTASAN ANAK
12.a Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR M.HH-09.OT.01.02 Tahun 2014 tentang Penetapan Sementara LAPAS RUTAN LPKA LPAS
12.b. Keputusan Menteri Hukum dan HAM NOMOR M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 ttg Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA di Lingkungan Ke
12.c. Surat Edaran NOMOR PAS-267.PK.01.03 Tahun 20014 tentang Syarat dan Tata Cara Penyerahan Anak Negara dan Anak Sipil
12.e. Keputusan Direktur Jenderal PAS-303.KP.04.01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pusat Konsultasi dan Layanan Psikososial Direktorat Jenderal
12.f. Penyampaian Permenkumham tentang Penetapan Sementara Lapasrutan sebagai LPKALPAS
12.g. Surat Permohonan Menteri Dalam Negeri RI Nomor M.HH.PL.02.0-07 tentang Penyediaan Lahan LPAS, LPKA dan Bapas
12.h. Surat Direktur Jenderal Nomor PAS-HM.01.02-03 tentang Penyediaan lahan LPAS, LPKA dan Bapas kepada Kepala Kanwil Kemenkumham
12.i. Surat Permohonan kepada Menteri Dalam Negeri Nomor M.HH.PL.02.01-02 tentang Dukungan Pembangunan LPAS, LPKA dan Bapas
13. Kepdirjen Pemasyarakatan Nomor Pas-03.PR.04.01 Tahun 2015 ttg Format Laporan Kinerja Pemasyarakatan
13.a. Kepdirjen Pemasyarakatan ttg Format Laporan Kinerja Pemasyarakatan
13.b. Laporan apa saja yang dikirim ke Dit Bimkemas
13.c. Bahan Sosialisasi Kepdirjen Tentang Format Laporan Kinerja Pemasyarakatan
14. PEDOMAN STANDAR REGISTRASI BALAI PEMASYARAKATAN, LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS), DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)
14.a. Untuk LPKA
14.b. Untuk LPAS
14.c. Untuk Bapas
15. KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I NOMOR M.HH-01.PK.01.01.03 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN ANAK NEGARA DAN ANAK SIPIL
15.a. Kepmenkumham
15.b. Kepmenkumham2
15.c. Lampiran Kepmen anak Negara
15.d. Lampiran Kepmen anak Negara2
15.e. Lampiran Kepmen anak Negara3
15.f. Lampiran Kepmen anak Negara4
16. SURAT EDARAN NOMOR PAS6.PK.01.05-135 TAHUN 2014 TENTANG PROSEDUR DAN MEKANISME KERJA POS BAPAS
final-konsep-se-pos-bapas-23-6-2014
17. RENSTRA BIMKEMAS TAHUN 2015 2019
18. pembangunan-bapas-2015-2019
19. PERMEN NO 21 TAHUN 2013
20. BUKU KEBIJAKAN BIMKEMAS SD TAHUN 2015